Pesta
Demokrasi yang akan digelar pada 9 Juli 2014 mendatang semakin menimbulkan
persaingan politik yang keras. Segala cara digunakan untuk meninggikan citra
diri sendiri dan sebisa mungkin mencari celah dari lawan politiknya. Jokowi-JK
sebagai pasangan nomor urut dua merasa fitnah politik yang dilontarkan padanya,
bahwa partai pengusungnya, PDIP, berisi anggota PKI sebagai suatu penghinaan. Walaupun
ia sendiri bersikeras bahwa segala sesuatu harus dibalas dengan kebaikan,
Jokowi akan tetap mengusut perkara fitnah tersebut sebagai bentuk ketegasannya
menjadi seorang pemimpin.
Anies
Baswedan selaku Juru Bicara Jokowi-JK sangat menyayangkan perilaku dari aparatur
penegak hukum yang tidak menindak tegas dan mengusut perkara fitnah itu.
“Jika
orang seperti Jokowi dan Jusuf Kalla difitnah dan tidak diproses secara hukum
oleh penegak hukum, bayangkan orang biasa yang berada di seluruh Indonesia. Apa
yang mereka rasakan? Mereka melihat orang seterkenal itu, orang yang beritanya
dimuat diseluruh media saja tidak diproses, apalagi dengan saya kalau saya
mengalami itu? Perasaan aman, perasaan kepastian di Republik ini akan hukum
akan hilang,” ujarnya saat diliput langsung dalam acara Prime Time News di
Metro TV tanggal 3 Juli 2014.
Fitnah
Kampanye Hitam yang menyerang Jokowi itu mengatakan bahwa Jokowi didukung oleh
konglomerat hitam, Jokowi akan mencabut Sertifikasi Guru, Jokowi adalah
keturunan Tionghoa bernama Herbertus Handoko Jokowidodo, Jokowi disusupi Paham
Komunis PKI, dan Jokowi adalah seorang non-Muslim.
“Sebetulnya
kita ini kurang sabar apa sih. Sejak awal kita diamkan tapi terus kemana-mana
dan sampai pada PKI. Kan penghinaan besar itu,” pendapat Jokowi dalam
Konferensi Pers Jokowi-JK di Bandung, 3 Juli 2014.
Azyumardi
Azra, Cendekiawan Muslim, berpendapat bahwa Istana dan pemerintahan terlihat
seperti memberikan pembiaran terhadap kasus ini. Ia juga mengatakan bahwa
seharusnya Kapolri yang berada dibawah Presiden diperintahkan secara khusus untuk
segera mengurus permasalahan fitnah ini karena fitnah yang berbau SARA ini dapat
mengancam kesatuan bangsa dan negara.
Josephine Kalalo - 1423012070
